021 – 570 2270 info@sahidtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login
021 – 570 2270 info@sahidtour.com

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.

Already a member?

Login

Komisi VIII Soroti Lemahnya Pengawasan Terhadap Travel Umrah

calon jamaah umrah memadati bandara soekarno-hatta berangkat di malam tahun baru 2014

IHRAM.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti kembali soroti lemahnya pengawasan Kementerian Agama (Kemenag) terhadap biro perjalanan  umrah. Hal itu yang membuat banyaknya biro perjalanan umrah nakal.

Pengawasan yang kurang intensif dan standar operasional prosedur (SOP) serta sanksi hukum dari Peraturan Menteri Agama (PMA) yang tidak maksimal, mengakibatkan banyak travel umrah yang melakukan mal praktik, kata Endang dalam keterangan tertulis pada wartawan, Selasa (17/4).

Endang mendesak Kemenag RI menyusun regulasi untuk melindungi jamaah umrah dan haji. Menurut dia, dalam regulasi tersebut minimal 75 persen bisa melindungi ibadah umrah.

Politikus Partai Golkar itu mencontohkan salah satunya, yakni mewajibkan biro perjalanan menyediakan tiket pulang-pergi Jakarta-Arab Saudi PP dan hotel di Makkah-Madinah. Kepantian adanya fasilitas tersebut bisa memberi rasa aman bagi para jamaah. Sebab, hal itu mengindikasi biro perjalanan tersebut bertangggungjawab dan melindungi jamaah umrah.

Endang mengatakan regulasi yang melindungi jamaah haji dan umrah akan dibahas kembali antara Komisi VIII dengan Kemenag RI dalam raker mendatang. Ia berharap, pembahasan tersebut memunculkan inovasi baru dalam membuat kebijakan setelah mendapat masukan Komisi VIII.

Redaktur : Muhammad Subarkah
Reporter : umi nur fadhilah